Tak perlu Repot, Kini PBB dapat Dibayar Secara Online

Tak perlu Repot, Kini PBB dapat Dibayar Secara Online

Sekarang  tidak perlu repot lagi dalam mengurus PBB atau Pajak Bumi serta Bangunan karena sekarang dapat dilakukan secara online. Mulai cara Cek PBB Online, melihat Tagihan PBB Online, membayar PBB Online sampai SPPT Online. PBB merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap bangunan dan juga bumi. Aturan ini mempunyai dasar hukum Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 perihal Pajak Bumi serta Bangunan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

Wajib Pajak PBB yang juga disebut Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB. Pembayarannya pun dilakukan 1 tahun sekali dan juga harus dilunasi paling lambat enam bulan setelah tanggal diterimanya SPPT dari pihak wajib pajak. Untuk kalian yang telah memiliki rumah, maka kalian termasuk wajib pajak PBB. Dan sekarang tidak perlu repot lagi dalam mengurus PBB karena saat ini dapat dilakukan secara online. Maka dari itu simak panduan tentang PBB online berikut ini: pertama cek PBB online, kedua cek tagihan PBB online, ketiga bayar PBB online dan terakhir SPPT Online.

Masih bingung tentang masalah legalitas tanah, IMB, mengurus sertifikat hingga perihal perpajakannya? Temukan jawaban pertanyaan kalian di sini!

Dasar terkena pajak dalam PBB merupakan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP. Ketentuan angka tersebut berdasarkan harga di pasaran per wilayah serta ditetapkan setiap tahun dari pihak menteri keuangan. Besarnya nilai PBB yang tertuang didapatkan dari perkalian tarif 0,5% dengan ketentuan Nilai Jual Kena Pajak / NJKP. NJKP ini ditetapkan sebesar 20% dari nilai NJOP apabila NJOP kurang dari nominal Rp 1 miliar atau  juga 40% dari nilai NJOP bila NJOP senilai Rp 1 miliar atau lebih.

Untuk melihat dinamika pasar properti di negara Indonesia, termasuk juga sentimen pasar dari sudut pandang konsumen, simak rinciannya dalam Rumah.com Property Affordability Sentiment Index. Besaran PBB yang terhutang dalam 1 tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. STP PBB yang dimaksud dalam Pasal 2 bisa diterbitkan dengan ketentuan:

1. STP PBB diterbitkan
Sesudah ketika jatuh tempo SPPT / SKP PBB terlewati; dan atau Setelah proses pelunasan pembayaran atas pokok PBB terhutang.

2. STP PBB perihal denda
Sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 memuat PBB terhutang yang tidak / kurang dibayar ditambahkan dengan denda administrasi senilai 2% per bulan yang terhitung sejak jatuh tempo SPPT / SKP PBB hingga dengan tanggal diterbitkannya STP PBB.

3. STP PBB yang dimaksud dalam huruf a angka 2 memuat tentang denda administrasi sebesar 2% tiap bulan dari PBB terhutang yang tidak / kurang dibayar yang terhitung dari:

Ketika jatuh tempo SPPT / SKP PBB hingga dengan tanggal pelunasan membayar atas pokok PBB terhutang, dalam hal tersebut belum pernah diterbitkannya STP PBB yang dimaksud pada huruf b; atau ketika jatuh tempo STP PBB yang dimaksud pada huruf b hingga dengan tanggal pelunasan membayar atas pokok PBB terhutang, untuk jangka masa paling lama 24 bulan.

4. Bayar PBB Online
Dalam meningkatkan pelayanan kepada pihak wajib pajak, membayar PBB online juga bisa dilakukan lewat tempat pembayaran elektronik yang sudah disediakan bank seperti, mesin ATM lewat teller dan juga fasilitas lain. Keuntungan membayar PBB online melalui mesin ATM atau elektronik diantaranya:
  • Melayani pembayaran PBB dengan dasar objek pajak di seluruh negara Indonesia;
  • Tidak terikat dinas hari kerja dan jam operasional pelayananan bank untuk pembayaran PBB;
  • Terhindar dari unsur yang membosankan yaitu antrian di bank ketika pembayaran PBB.
Berikut ini daftar bank yang menyediakan layanan elektronik adalah:
  • Di wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu ATM dan Counter Teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada.
  • Di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu ATM dan Counter Teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada.
  • Di seluruh bagian wilayah negara Indonesia yaitu ATM dan Counter Teller Bank Bumiputera untuk objek pajak.
  • Di seluruh bagian wilayah negara Indonesia yaitu ATM dan Counter Teller Bank Bukopin untuk objek pajak.
  • Di seluruh bagian wilayah negara Indonesia yaitu Counter Teller Bank Nusantara Parahyangan untuk objek pajak.
  • Di seluruh bagian wilayah negara Indonesia yaitu Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI untuk objek pajak.
  • Di seluruh bagian wilayah negara Indonesia yaitu Internet Banking dan ATM BCA untuk objek pajak.
  • Di seluruh bagian wilayah negara Indonesia yaitu Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan ATM Mandiri, untuk objek pajak.

0 komentar:

Posting Komentar

Blognya Rava Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger